Tentang Kejaksaan Negeri Aceh Timur

Kejaksaan Negeri Aceh Timur  dalam pelaksanaan tugas memprioritas kegiatan adalah penyelesaian perkara baik perkara Tindak Pidana Umum, perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya maupun perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta kegiatan Intelijen agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.  Adapun pencapaian tujuan dan sararan diprioritaskan pada optimalisasi kinerja penanganan perkara seluruh tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus terutama penanganan perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang meliputi aspek kuantitas dan kualitas dengan skala prioritas mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya relatif cukup besar dan mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan / penyelamatan kekayaan Negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi. Disamping itu juga mengoptimalkan peran bidang Intelijen dan bidang Pembinaan serta bidang Pengawasan Melekat (Waskat) dalam rangka untuk membentuk Kejaksaan Negeri Aceh Timur  yang handal, tangguh, professional dan proporsional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani serta tugas-tugas lain yang terkait. Perihal tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas di Kejaksaan Negeri Aceh Timur dapat dibuktikan dengan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang diukur dengan adanya penanganan perkara korupsi dan perkara tindak pidana khusus lainnya, penyelesaian perkara tindak Pidana Umum, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, pelaksanaan kegiatan di bidang Intelijen dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan, demikian juga penyelesaian kegiatan di bidang Pengawasan Melekat (Waskat). Pertanggungjawaban kepada publik ini merupakan kewajiban yang tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas-tugas organisasi melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi,

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.